NU NETRAL DALAM PEMILU 2009

Sedikitnya seratus kiai Nahdlatul Ulama [NU] kembali menegaskan netralitas Nahdlatul Ulama dalam percaturan politik praktis. Penegasan tersebut merupakan salah satu hasil dari Silaturrahmi Nasional Ulama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Edi Mancoro Gedangan Tuntang Kabupaten Semarang. Para kiai sepakat untuk mengembalikan fungsi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berkhidmat pada masalah umat sebagaimana keputusan khittah Nahdlatul Ulama 1926 . Para kiai menghimbau para politisi yang bersaing pada Pemilu 2009 untuk tidak memanfaatkan simbol Nahdlatul Ulama dalam kampanye. Warga Nahdliyyin bebas menentukan pilihan. Silaturrahmi dipimpin oleh KH Musthofa Bisri (Gus Mus) dari Rembang . Sejumlah kiai yang hadir, KH Masruri Mughni (Brebes) , KH Tsabit (Jember) , KH Abdul Muhaimin (Yogyakarta) , KH Abdurrahman Khudlori (Magelang) , KH Muhlas Dimyati (Cirebon) , KH Dimyati Rois (Kendal) , KH Dian Nafi' (Solo) , KH Muad Thohir (Pati) , KH Abdul Aziz Mansur (Jombang) , KH Miftahul Ahyar (Rois Syuriyah PWNU Jawa Timur) , KH An'im Mahrus (Kediri) , KH Abdul Hayyi (Jakarta) serta kiai lainnya. Pertemuan yang dihadiri kiai dari berbagai daerah ini menghasilkan lima butir rekomendasi yang mengacu pada netralitas Nahdlatul Ulama dari politik praktis. Sumber: http://tempointeraktif.com . (forum-politisi.org/arsip/article.php

WARGA NU BEBAS MEMILIH PARPOL

Semarang (ANTARA News) . Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Masdar Farid Mas'udi di Semarang Kamis mengatakan : " Tidak ada imbauan kepada warga nahdliyin untuk memilih parpol dan calon anggota legislatif (caleg) tertentu. Tidak ada imbauan untuk memilih partai yang berlatar belakang atau memiliki basis warga NU . PB NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih parpol dan caleg yang memang pilihannya, persoalan mereka kemudian tetap memilih parpol yang berlatar belakang NU tergantung pribadi masing-masing. Sikap NU berkaitan dengan PEMILU 2009 adalah kembali ke khittahnya , yaitu sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tidak terlibat dalam politik praktis, sikap tersebut sangat jelas dan tegas menghindari digunakannya NU sebagai kendaraan politik untuk merebut kekuasaan. Sebab NU bertujuan untuk melayani kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan yang ingin berkuasa. Kalau mereka ingin terjun ke politik praktis dipersilakan , namun tidak membawa organisasi NU . Sumber: www.yahoo.com ( yahoo ! Front )